M2S Nakrang Monggong

Peran “Kepanitiaan” (PPK, PPS dan KPPS) dalam Sukses Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah[1]

2012-01-26T19:27:00.000-08:00

Drs.H.M. Mufti Syarfie, MM[2]

Pendahuluan

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bicara tentang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kita patut bersyukur karena beberapa daerah di Sumatera Barat telah selesai melaksanakannya dengan lancar. Hingga saat ini telah dilaksanakan Pilkada sebanyak 15 daerah Kabupaten dan Kota serta Provinsi. Dari sisi teknis penyelenggaraan Pilkada apa yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat bersama-sama dengan KPU Kabupaten dan Kota dapat berjalan baik berkat adanya dukungan dari semua pihak. Dan pada tahun 2008 ini akan dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah pada 4 (empat) Kota, yaitu Kota Padang, Kota Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Sawahlunto.

Seperti yang telah diprediksi dari awal bahwa pelaksanaan Pilkada akan mengakibatkan suhu politik di daerah akan lebih memanas dibandingkan dengan Pemilihan Umum 2004, baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ini dapat dimaklumi, karena di dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah terlihat adanya ikatan emosional yang kuat antara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan massa pendukungnya. Hal ini yang akan menjadi perhatian bagi semua pihak baik penyelenggara maupun publik untuk menciptakan suasana yang kondusif selama berlansungnya proses pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kedudukan Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, merupakan barometer bagi daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat, dan keberhasilan Padang dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah akan memberikan dampak yang sangat besar pada daerah-daerah lainnya di Sumatera Barat secara umum.

UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan dampak yang sangat luas terhadap penyelenggara (KPU) karena secara khusus telah diatur tentang Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian penyelenggara pemilu memiliki kedudukan yang semakin kuat dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Namun demikian juga diimbangi dengan tugas yang semakin berat yang menuntut pemahaman dan pengusaan tugas yang semakin baik. Dalam UU ini diatur secara tegas mengenai tugas, wewenang maupun kewajiban setiap penyelenggara pemilihan umum.

Dengan UU Nomor 22 tahun 2007 ini pula Pilkada menjadi domain pemilihan umum. Sebelumnya (Undang-undang nomor 32 tahun 2004), pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (disingkat Pilkada) termasuk rezim pemerintah - karena diatur undang-undang Pemerintahan Daerah- bukan rezim pemilu. Akibatnya, penyelenggaranya disebut KPUD yang tidak sama sekali memiliki hubungan hierarkis dengan KPU di tingkat nasional. Dampak yang dirasakan oleh KPU Provinsi dan Kab/Kota adalah bahwa KPUD harus menyusun sendiri aturan tindak lanjut undang-undang yang ada, sementara KPU tak memiliki kewenangan untuk ikut campur. UU Penyelenggara Pemilu lahir dalam rangka penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilu untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Dasar Hukum

Lembaga penyelenggara pemilihan, diamanahkan bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan dan perundang-undangan. Setidaknya 12 aturan yang menjadi dasar dari pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

5. PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daaerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kab/ Kota, dan KPU Provinsi.

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas

Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihaan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas yang tinggi. Paling tidak, penyelenggaranya, termasuk PPK dan PPS harus menguasai azas pemilihan itu sendiri. Untuk mewujudkan suatu pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkualitas sangat diperlukan, antara lain:

1. Pemahaman dan ketaatan terhadap aturan

Dalam menjalankan setiap proses, baik itu persiapan, teknis penyelenggaraan maupun pelaksanaan tahapan dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah harus sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang mengaturnya serta selalu mengikuti setiap perkembangan mutakhir UU politik.

2. Sumber Daya Manusia berkualitas

Hal paling menentukan keberhasilan penyelengaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di suatu daerah adalah sumber daya manusia selaku penyelenggara Pemilu. Bagi daerah yang lemah SDMnya akan mengalami banyak kesulitan menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penyelenggara pemilu harus mempunyai pengetahuan yang baik mengenai aturan maupun teknis penyelenggaraannya.

Badan penyelenggara baik yang bersifat kepantiaan (ad hoc) seperti PPK, PPS maupun KPPS, maupun lembaga permanen seperti KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota, harus memahami tugas, wewenang dan kewajibannya selaku penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Badan penyelenggara secara langsung berperan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Berdasarkan ketentuan pasal 44 UU nomor 22 Tahun 2007, tugas, wewenang, dan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu meliputi :

a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;

b. Membantu KPU Kab/Kota dalam menyelenggarakan pemilu;

c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota;

d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kab/Kota;

e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;

f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu;

g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;

h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;

i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kab/Kota;

j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya masing-masing;

l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;

m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; antara lain bentuknya, bisa berupa tugas melakukan verifikasi faktual dukungan masyarakat terhadap pasangan calon perseorangan

n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS

Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS sesuai dengan ketentua Pasal 47 UU Nomor 22 Tahun 2007, yaitu :

Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap;
Membentuk KPPS;
Mengnakat petugas pemutakhiran data pemilih;
Mengumumkan daftar pemilih;
Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap;
Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kab/Kota melalui PPK;
Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraanPemilu di tingkat desa/ kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan PPK;
Mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu diwilayah kerjanya;
Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya masing-masing;
Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Perbedaan yang mendasar mengenai tugas PPK dan PPS pasca keluarnya UU Nomor 22 Tahun 2007, adalah :

- PPK dan PPS mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan umum.

- PPS mempunyai kewenangan mengangkat petugas pemutakhiran Pemilih.( Pasal 47 huruf ( c )

- PPS tidak lagi melakukan rekapitulasi penghitungan suara, hanya bertugas mengumumkan hasil penghitungan suara KPPS dan meneruskan pengiriman kotak suara dalam keadaan terkunci ke PPK di hari yang sama ketika menerima dari KPPS ( Pasal 47 huruf ( k), (l), (m)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, badan penyelenggara harus dibekali dengan berbagai pengetahuan mengenai teknis pemilu, strategi sosialisasi yang tepat serta tugas, wewenang dan kewajibannya selaku penyelenggara sehingga timbul pemahaman dan rasa tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Pembekalan dapat berupa bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan bagi petugas penyelenggara.

3. Sosialisasi yang tepat sasaran

Sukses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga tidak terlepas dari sejauhmana masyarakat mengetahui dan menyerap informasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu sendiri, baik yang bersifat normatif ( aturan hukum ) maupan teknis dan tata cara pelaksanaannya serta calon Kepala Daerah yang akan dipilih.

Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi agar masyarakat mengetahui dan memahami berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan diharapkan meningkatnya pemahaman tentang tata cara teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kondisi suatu daerah berbeda-beda dengan daerah lainnya baik masyarakat, alam dan kultural maka perlu dirancang suatu strategi sosialisasi yang tepat dan mudah diserap oleh publik (masyarakat setempat). Hal ini sangat dibutuhkan kemampuan dalam pendekatan dan penjelasan akan pentingnya partisipasi publik dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menapaki masa depan bangsa dan negara secara umum, dan daerah pada khususnya.

4. Hubungan antar lembaga ( koordinasi )

Sifat independensi KPU Kota dalam pelaksanaan pemilu tidak berarti KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota harus mengisolasi diri dalam bekerja. Sikap independensi dimaksudkan bahwa penyelenggara pemilu dalam bekerja tidak dapat diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik yang justru menjadikan KPUD itu tidak independen.

Koordinasi dengan stake holders tetap perlu lebih ditingkatkan agar terciptanya hubungan yang harmonis dan kondusif, serta masing-masing pihak merasa bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerahnya masing-masing.

KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu dukungan dari semua pihak. Yang perlu dipahami, dalam mewujudkan suatu Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertib dan aman serta berjalan dengan baik, bukan hanya menjadi tanggung-jawab KPUD sebagai penyelegara pemilu, tetapi banyak pihak yang memainkan peran dalam sukses tidaknya suatu pemilihan umum yaitu antara lain pemerintah daerah, DPRD, Panwaslih, partai politik maupun publik.

Perkembangan terakhir sehubungan dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu, antara lain dibukanya “kran”:

1. Calon Perseorangan.

Mengenai calon perseorangan telah diakomodir oleh Mahkamah Konstitusi, artinya kemungkinan akan ada calon yang diusulkan dari non partai, persoalannya sampai sekarang KPUD masih menunggu Peraturan atau petunjuk teknis calon independen, berdasarkan pengesahan revisi terbatas terhadap Undang-undang 32 tahun 2004. Menjadi Undang-undang No. 12 tahun 2008.Dan sudah ditandangani Presiden tanggal 28 April lalu dan KPU sesegeranya menerbitkan peraturan tentang tata cara pencalonan pasangan perseorangan ini

2. Incumbent (Petahana)

Adanya tuntutan agar kepala daerah yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (calon incumbent) agar mengundurkan diri[3]. Dan itu pun masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut.

Demikianlah sekilas gambaran dan informasi mengenai Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, semoga dalam diskusi nantinya didapat berbagai rekomendasi untuk penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lebih baik di masa datang.

Wabillahitaufik walhidayah

Wassalamualaikum WW.

[1] Disampaikan pada Pembekalan PPK dan PPS se Kota Padang, jelang Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Sabtu, 26 April 2008 di Padang

[2] Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

[3] Masih menunggu keputusan lebih lanjut,MK sedang menguji undang undang pemerintah daerah

Peranan Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Mendorong Terpenuhinya Semangat Keterwakilan Perempuan di Parlemen[1]

2012-01-26T19:26:00.000-08:00

Oleh M. Mufti Syarfie[2]

Pendahuluan

Perjuangan kesetaraan gender dalam kehidupan politik semakin keras sejak era reformasi bergulir. Sebetulnya tak perlu ada dekade yang memutus perjuangan perempuan, terutama di Ranah Minang, yang sejak doeloenya terkenal sebagai ranah Bundo Kanduang. Dalam era perjuangan kemerdekaan, perempuan di Sumbar juga sudah menonjol, sebut Rohana Kuddus, pahlawan nasional yang gigih berjuang dengan penanya melalui media yang diasuhnya “Soenting Melayu”, Walau pun berstatus reporter kawakan, Rohana dalam menjalankan profesi jurnalisnya, tetap mempertahankan status sebagai isteri, bertahan dengan pakaian khas koto gadang, memegang teguh adat salingka nagarinya. Rohana tidak hanya menonjol dalam dunia jurnalistik, tapi juga dalam kiprah pendidikan. Ia juga memperkenalkan sistem pendidikan klasikal di kampung halamanya, yaitu sekolah Kerajinan Amai Setia (KAS).

Tak hanya Rohana yang berkiprah besar ketika itu. Ada juga Ratna Juwita dan Zubaidah; kedua perempuan ini sudah malang melintang sebagai penulis di koran Oetoesan Melayu pada tahun 1912. Ratna Juwita putri Soetan Maharaja,-wartawan dan pemilik- Oetoesan Melayu- mencuat namanya ketika dipercaya sebagai redaktur pelaksana Soenting Melayu di bawah pimpinan redaksi, Rohana Kuddus. Artinya berbahagialah perempuan Sumatera Barat, perjuangan kesetaraan gender di daerah ini sudah berangkat dari tikaman sejarah, bahkan harus bangga dibanding apa yang dialami perempuan di bagian pelosok Nunsantara ini. Kalau mau jujur, perempuan di Sumbar tak perlu merasa miris, jika melihat apa yang baru diperjuangkan perempuan daerah lainnya. Yang terpenting itu, bagaimana melakukan revitalisasi peran perempuan di daerah ini, dengan memanfaatkan secara cerdas dan maksimal peluang yang ada, tak terkecuali dalam bidang politik praktis.

Bagaimana peluang perempuan dalam undang-undang politik

Penyempurnaan undang-undang politik pun dilakukan, sejalan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat. Penyempurnaan itu dimaksudkan mewujudkan sistem multipartai yang sederhana dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan presidensial, disusul peningkatan efektivitas lembaga-lembaga perwakilan rakyat; MPR, DPR dan DPD sesuai fungsinya yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Perbaikan undang-undang ini juga diharapkan akan berimbas pada upaya peningkatan efektivitas parpol sebagai instrumen demokrasi di tanah air. Bagi KPU jelas akan membawa dampak peningkatan efektivitas penyelenggara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Secara umum, prinsip penyempurnaan undang-undang politik; undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang penyelenggaraan termasuk undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang parpol, antara lain buah dari penyerapan aspirasi masyarakat dan realitas kondisi politik yang dihadapi pasca pemilu 2004 lalu. Antara lain tuntutan peran lebih besar dari perempuan Indonesia. KPU pun melakukan evaluasi undang-undang politik dengan berbagai kalangan. Undang-undang politik sebelumnya diakui mengandung banyak kelemahan. Paling tidak rekomendasi hasil evaluasi tersebut menyatakan perlunya singkronisasi antar pasal-pasal terkait antar undang-undang partai politik, pemilu, pilpres dan wapres, undang-undang penyelenggara pemilu dengan undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sejalan dengan penyempurnaan undang-undang politik tersebut, perjuangan perempuan untuk mendapatkan tempat di parlemen, secara konstitusional dapat dikatakan berhasil, menyusul ditetapkannya Undang-undang Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 yang telah mengakomodasi keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 % untuk duduk sebagai anggota legislatif pada semua tingkatan ( DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ), sungguh merupakan keberhasilan yang luar biasa.

Dominasi peran laki-laki di lembaga legislatif akan semakin diimbangi oleh peran perempuan dengan semakin banyaknya perempuan yang menduduki kursi di lembaga ini. Peran ini diharapkan akan semakin meningkat seiring dengan terbukanya belenggu-belenggu yang selama ini membatasi ruang gerak perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara ini. Tidak dapat dipungkiri, bahwa di masa lalu pada daerah-daerah tertentu (budaya tertentu) memberikan kesempatan yang sangat terbatas kepada kaum perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. (bukan di Ranah Minang-pen)

Peran ini secara tradisional lebih didominasi oleh kaum laki-laki. Namun dengan perjuangan yang terus menerus dan tidak kenal lelah, kaum perempuan telah mendapat “sebagian” dari apa yang selama ini diperjuangkannya.

Keberhasilan perjuangan kaum perempuan itu dapat kita lihat dengan disahkannya berbagai undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan. Antara lain dapat disebutkan, UU tentang Pencegahan dan perlindungan terhadap perdagangan anak dan perempuan, UU tenaga kerja yang memberikan perlindungan terhadap buruh perempuan, UU perlindungan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dsb.

Dalam perkembangan undang-undang politik, setidaknya ada sepuluh perubahan penting yang ditemukan dalam undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu , dibanding undang-undang No. 12 tahun 2003. Satu di antara perubahan penting tersebut adalah diakomodirnya secara tegas keterwakilan perempuan. Persisnya, 30% keterwakilan perempuan dalam daftar caleg, atau satu orang setiap tiga calon, namun peluang ini sedikit terganggu, karena dalam penentuan perolehan kursi juga diterapkan “semi suara terbanyak”, yaitu seorang caleg yang dinominasikan terpilih adalah minimal meraih 30% bilangan pembagi pemilihan (BPP). Jika peraih lebih 30% BPP lebih banyak dibanding jumlah kursi di suatu Dapil, maka penentuannya melalui nomor urut dalam daftar calon. (Pasal 214)

Lebih parahnya, kini muncul upaya “menggasak” pasal 214 tersebut dan menggantinya dengan suara terbanyak. Jika ini berhasil, korban pertama adalah para caleg yang tidak mengakar, tak terkecuali caleg perempuan. Kecenderungan itu semakin deras, ketika kita kaitkan dengan prilaku para balon anggota dewan saat mengisi formulir BB (salah satu berkas pencalonan). Hasil survey dangkal KPU Sumbar, sebagian besar calon tidak mengetahui persis di daerah pemilihan mana dan nomor urut berapa mereka di tempatkan, pada hal dalam formulir BB tersebut, semestinya setiap calon tahu persis dapil dan nomor urut yang ditempati, karena memang harus dibubuhi tanda tangan sendiri dan kemudian dilengkapi tanda tangan pengurus parpol. Kondisi ini paling tidak mencerminkan bahwa semangat pasal 51 ayat (1) dan (2) belum terpenuhi, yaitu parpol dalam melakukan seleksi balon anggota dewannya, harus secara demokratris dan terbuka sesuai dengan internal parpol yang bersangkutan., Pertanyaannya, apakah kaum perempuan kuat bersaing seperti itu?

Peranan Perempuan dalam Setiap Tahapan Pemilu 2009

No	Tahapan Pemilu 2009	Peranan yang bisa dimainkan	Ket
01	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih;	Aktif mendorong pemilih perempuan dan simpatisa perempuan agar terdaftar sebagai pemilih
02	Pendaftaran peserta Pemilu	Aktif memantau apakah parpol yang mendaftar ke KPU betul-betul memiliki keberpihakan kepada perempuan dan mengapresiasi misi dan program parpol ybs tentang keperempuanan
03	Penetapan peserta Pemilu;	Mendorong aktivis perempuan masuk ke struktur parpol di daerah	Jadi pengurus
04	Penetapan jumlah kursi dan DAPIL	Memetakan daerah pemilihan mana saja yang dominan pemilih perempuan, terutama pemilih yang mendukung keterwakilan perempuan
05	Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota	1. Mengawal proses pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota 2. Mendorong prempuan potensial untuk menjadi bagian yang dicalonkan sesuai ketentuan undnag-undang
06	Masa kampanye (21 hari) jelang masa tenang	Aktif dan ambil bagian secara simultan dengan partai pengusung mengkampanyekan caleg perempuan
07	Masa tenang (tiga hari jelang hari “H”)	Diam dan senyap
08	Pemungutan dan penghitungan suara;	Mendorong seluruh perempuan ke TPS untuk memberikan suara
09	Penetapan hasil Pemilu;	Memantau proses penetapan, terutama dalam proses yang dilakukan parpol ybs.
10	Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Jadilah bacaleg perempuan jadi anggota dewan. Tapi ia tidak hanya memperjuangkan hak perempuan, tapi juga hak seluruh konstituennya.	Harus terus berjuang untuk perempuan

Seperti yang diungkapkan pada bagian sebelumnya, perempuan betul-betul sudah diakomodir dalam serangkaian undang undang politik, seperti yang dituangkan dalam persyaratan pendirian parpol yang mengharuskan menyertakan sekurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, selain keharusan memiliki anggota minimal 1000 orang atau 1/1000 penduduk di setiap tingkatan pengurus. Dibuktikan dengan KTA (Pasal 8 UU No. 2 tahun 2007), dan keharusan memperhatikan 30% keterwakilan perempuan dalam kepengurusan di daerah dan mewajibkan setiap parpol peserta mengakomodir 30% keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan anggota dewan secara berjenjang dengan sistem “zipper” (zig zag) dalam pemberian nomor urut. (Pasal 53 dan 55).

Hal itu sangat wajar. Data pemilu tahun 2004 menunjukkan jumlah pemilih perempuan mencapai 51 %. Sedang data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk perempuan sebanyak 101.625.819 jiwa. Nah, kalau melihat perimbangan ini seharusnya perempuan mengambil porsi yang lebih banyak dari kaum laki-laki. Tapi, memang inilah persoalan. Sebagai contoh, hasil Pemilu tahun 2004 jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPRD Sumatera Barat hanya sebanyak 9,09% ( 5 kursi ) dari jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 55 kursi.

Tabel

JUMLAH DAN PERSENTASE PEREMPUAN TERPILIH

DPRD SUMATERA BARAT HASIL PEMILU 2004

No.	Daerah Pemilihan	Jumlah Kursi	Laki-laki	Perempuan	Persentase Perempuan (% )
1.	Sumbar I	10	10	0	0,00
2.	Sumbar II	11	10	1	0,09
3.	Sumbar III	10	8	2	20,00
4.	Sumbar IV	12	10	2	16,67
5.	Sumbar V	12	12	0	0,00
	Jumlah	55	50	5	9,09

Dari data di atas tentu saja keterwakilan 30 % ( tiga puluh per seratus ) perempuan di Parlemen hasil pemilu tahun 2004 tidak terpenuhi. Bagaimana dengan capaian Pemilu tahun 2009 ?. Rasanya sulit, karena untuk memenuhi kuota minimal 30 % keterwakilan perempuan bakal calon saja, masih sulit.

Proses pencalonan dalam pemilu tahun 2004 yang mengharuskan keterwakilan perempuan sebanyak 30 % tapi tidak dilengkapi dengan petunjuk teknis yang jelas. Pengajuan bakal calon perempuan pada kebanyakan partai diletakkan pada nomor urut besar. Hanya sedikit partai politik yang berani meletak perempuan pada nomor urut 1 (satu). Ini membuktikan kepada publik memang ada sinyalemen bahwa perempuan, hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari dukungan atau “vote getter” bukan untuk dijadikan sebagai calon anggota legislatif dalam arti yang sesungguhnya.

Memang, dengan sistem proposional terbuka yang diterapkan, memberikan peluang yang sama pada semua calon legislatif untuk meraih kursi di lembaga legislatif. Logikanya, nomor urut tidak memberikan pengaruh dalam penentuan untuk menjadi anggota legislatif. Namun, disisi lain pemberlakuan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menghalangi sistem proposional terbuka tersebut. Dari data pemilu tahunh 2004 di Provinsi Sumatera Barat calon yang mencapai BPP dapat dihitung dengan jari. Ini artinya, bahwa perolehan suara yang tidak mencapai BPP tersebut akan menjadi milik caleg urut teratas. Begitulah selanjutnya.

Menghadapi Pemilu 2009, selain dilandasi Undang-undang No. 10 tahun 2008, KPU juga menerbitkan petunjuk teknis yaitu Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009.

Dalam pasal 10 Peraturan KPU 18 tahun 2008 yang mengharuskan memuat paling sedikit 30 % (tiga puluh per seratus) kerterwakilan perempuan, dengan ketentuan apabila hasil perhitungan terdapat bilangan pecahan ½ (setengah) atau lebih dibulatkan ke atas dan apabila kurang dari ½ (setengah) dihapus.

Selanjutnya dalam pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa di dalam daftar bakal calon yang diajukan dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

Dalam prakteknya, partai-partai yang tidak mencalonkan perempuan 30 % sebagaimana diatur oleh pasal 12 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 tahun 2008 berkasnya akan dikembalikan untuk diperbaiki atau membuat pernyataan dengan disertai alasan kenapa tidak mencalonkan caleg perempuan sebagaimana diatur pasal 12 ayat (2) tersebut di atas. Ini artinya partai politik masih mempunyai peluang untuk mengabaikan ketentuan pemenuhan pengajuan caleg perempuan. Kenyataan lain adalah belun ditemukan pwerempuan yang diajukan di nomor urut satu, sebagian besar ditempatkan pada nomor urut 3. Hitung sendiri peluang yang bakal diraih caleg perempuan.

Untuk itu perlu upaya perbaikan ke depan, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari kualitas Sumber Daya Manusia calon perempuan itu sendiri. Perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa kemajuan yang hakiki diraih melalui upaya yang sungguh-sungguh, bukan melalui pemberian seperti “kuota”. Upaya yang sungguh-sungguh kaum perempuan akan bisa memajukan dirinya sehingga mampu bersaing dan memperoleh pengakuan yang sesungguhnya.

Pemberian ruang peran perempuan dalam bidang politik sudah dimulai dari hulu; mulai dari dari undang-undang pembentukan partai politik. Dalam tujuan pendirian parpol ditegaskan agar mempertimbangkan keterwakilan perempuan terutana rekruitmen politik dalam proses pengisi jabatan politik, melalui mekanisme demokrasi degan memperhatikan kesetaraan dan gender (Pasal 11 UU Parpol)

Dalam undang-undang penyelenggara pun juga ditetapkan keharusan mengakomodir keterwakilan perempuan ini, seperti yang dituangkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 2007, tetantg rekruitmen anggota penyelenggara, antara lain, pengisian anggota KPU yang berjumlah 7 orang di KPU, masing-masing lima orang di KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sampai dalam pengisian personalia PPK dan PPS yang juga dipesani agar ada unsur perempuan, sekurangnya 30%. (Pasal 22 UU No. 22 thn 2007).

Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi

Politisi perempuan yang dicalonkan menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk pemilihan umum tahun 2009 sangat bervariasi jumlahnya, namun tidak seluruh parpol yang ambil bagian dalam pemilihan di Sumatera Barat, maksimal mengajukan caleg perempuan. Kendati pun masih perlu didalami, secara agregat, jumlah caleg perempuan yang diajukan 37 partai politik peserta Pemilu di Sumatera Barat, sudah memenuhi keterwakilan yang diharuskan.

Dari 875 bakal calon[3] yang diajukan 876 orang, tercatat 298 orang di antaranya perempuan (34,06 %) atau 4,06% lebih tinggi dari kewajiban yang diharuskan undang-undang Pemilu itu sendiri. Namun demikian angka itu secara substansial belum menggembirakan, karena masih ada parpol yang tidak sama sekali mengajukan caleg perempuan, seperti Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), partai Pelopor, Partai Banteng Nasional Kerakyatan Indonesia (PNBKI) dan Partai Merdeka.

Jangankan mengajukan caleg peremuan, untuk memenuhi dan mengisi lima daerah pemilihan saja kelihatannya sudah sulit, apalagi mencari caleg perempuan. Ini disebabkan, amanah undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Parpol, hanya memesankan “memperhatikan” terhadap keterwakilan perempuan dalam komposisi kepengurusan parpol di daerah. Beda dengan kepengurusan parpol di tingkat pusat yang mewajibkan 30% keterwakilan perempuan.

Peranan Lembaga Penyelenggara:

Yang pasti, tidak ada peranan istimewa dari lembaga penyelenggara untuk terpenuhinya keterwakilan perempuan itu sendiri, kecuali melakukan apa yang diamanahkan undang-undang. Kalau pun bisa disebut sebagai peran, bentuk dorongan itu adalah memberikan sosialisasi kepada pengurus parpol agar apa yang diamanahkan undang-undang politik tersebut terpenuhi tanpa harus mengorbankan politikus lelaki.

Cara advokasi KPU yang dilakukan secara berjenjang adalah, memberikan pemahaman mendalam kepada pengurus parpol, bahwa nuansa keikutsertaan perempuan dalam wadah organisasi apa pun, akan membawa pencerahan pemikiran. Paling tidak dalam posisi memenuhi tuntutan kebutuhan konstituen perempuan. Terhadap parpol yang tak memenuhi 30% keterwakilan perempuan dalam proses pengajuan calon anggota dewan tersebut, akan dihadapkan pada kondisi atau proses memberikan rasa malu dan bisa-bisa mempengaruhi peraihan suara, dengan cara mengumumkan bahwa parpol ybs telah melanggar Pasal 57 Undang-undang No. 10 tahun 2008.

KPU secara berjenjang akan mengumumkan parpol yang tak memenuhi standar undang-undang melalui media massa dan televisi selama 5 hari setelah penetapan Daftar Calon Sementara.

Hanya itu yang bisa dilakukan. Kritik kita terhadap semangat undang-undang ini adalah, belum tegasnya sanksi yang diberikan oleh undang-undang ini. Tak ada sanksi yang memiliki aspek dorong agar pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan bisa dicapai. Diperkirakan latar belakangnya adalah, belum maksimalnya ketersediaan aktivis perempuan di berbagai jenjang kepengurusan parpol, sehingga sulit menemukan perempuan yang betul-betul memiliki kapasitas yang setara dengan politikus lelaki.

Persoalannya bukan tidak tersedianya aktivis perempuan dalam dunia politik ini, tapi belum terlewatinya proses dan tahapan rekrutmen kader politik bagi perempuan. Kenyataannya, belum banyak keterlibatan perempuan dalam setiap kepengurusan dan kaderisasi parpol. Ke depan, perempuan tak punya pilihan lain, kecuali harus mau dan mampu bersaing dalam proses kaderisasi parpol.

Daftar Sumber;

1. Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu

2. Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

3. Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota

4. Peraturan KPU No. 12 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi dan Penetapan Parpol Menjadi Peserta Pemilu 2009

5. Peraturan KPU No. 13 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi Penetapan dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

6. Fitiyanti, 2005, Wartawan Perempuan Pertama Indonesia; Rohana Kuddus, Jakarta; d’NANTI,

[1] Disampaikan pada seminar sehari Koalisi Perempuan pada tanggal 17 September 2009 di Pengeran’s Beach Hotel Padang

[2] Kordinator Divtek KPU Sumbar 2008-2013 dan Ketua KPU Sumbar 2003-2008

[3] Yang diajukan masa verifikasi tahap II sebelum ditetapkan daftar calon sementara (DCS)

Sasaran Penyempurnaan Undang-undang Politik di Tanah Air Dan Pilkada Menjadi Domain Pemilu[1]

2012-01-26T19:21:00.000-08:00

Oleh M. Mufti Syarfie[2]

Pendahuluan

Memang banyak yang mempersoalkan. Kenapa kita (DPR dan politisi-pen), sering gonta ganti aturan main dalam bidang politik. Belum lagi tersosialisasikan secara baik undang-undang politik sebelumnya, kini diproses lagi perombakannya, bahkan terkesan waktu untuk proses pembahasan dan penyempurnaan undang-undang politik tersebut sangat minim. Namun demikian, jika kita mencoba memahami landasan filosifis penyempurnaan undang-undang tersebut, kita akan mudah memahami perubahan tersebut.

Landasan filosofis penyempurnaan undang-undang politik termasuk undang-undang partai politik, antara lain untuk melanjutkan pembangunan politik yang demokratis, sekaligus mengelola proses politik yang demokratis dalam kerangka penegakan hukum yang semakin membaik. Sekalipun tradisi penegakan hukum kita masih kurang bagus dibanding negara tetangga, upaya perbaikan hukum melalui pengembangan politik yang demokratis terus bergulir. Sasarannya antara lain pelaksanaan demokrasi dan penegakan hukum sebagai wahana penjamin kesejahteraan dan pelayanan.

Tak hanya itu, penyempurnaan undang-undang politik ini juga dimaksudkan mewujudkan sistem multipartai yang sederhana dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan presidensial, disusul peningkatan efektivitas lembaga-lembaga perwakilan rakyat; MPR, DPR dan DPD sesuai fungsinya yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Perbaikan undang-undang ini juga diharapkan akan berimbas pada upaya peningkatan efektivitas parpol sebagai instrumen demokrasi di tanah air. Bagi KPU jelas akan membawa dampak peningkatan efektivitas penyelenggara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Secara umum, prinsip penyempurnaan undang-undang politik; undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang penyelenggaraan termasuk undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang parpol, antara lain buah dari penyerapan aspirasi masyarakat dan realitas kondisi politik yang dihadapi pasca pemilu 2004 lalu. Setelah evaluasi dilakukan berbagai kalangan, terutama oleh KPU sendiri, undang-undang politik sebelumnya diakui mengandung banyak kelemahan. Paling tidak rekomendasi hasil evaluasi tersebut menyatakan perlunya singkronisasi antar pasal-pasal terkait antar undang-undang partai politik, pemilu, pilpres dan wapres, undang-undang penyelenggara pemilu dengan undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Hubungan Sistem Politik dengan Sistem Pemerintahan

Dari realitas politik tersebut, sebetulnya tak begitu sulit melihat implikasi hubungan antara sistem politik dan sistem pemerintahan. Sistem politik yang tak memadai, dipastikan akan membuat sistem pemerintahan tidak maksimal.

Bermula dari keberanian anak bangsa melakukan amandemen Undang-undang dasar 1945 (sampai 4 kali) di awal era reformasi. Hasil amandemen tersebut mengharuskan lahirnya paket undang-undang bidang politik, termasuk perangkat legalitas Pemilu 2004.[3] dan sederetan undang-undang lainnya, seperti Undang-undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Sementara undang-undang politik (UU No. 12 tahun 2002, UU 31 tahun 2003, UU No. 22 dan 23 tahun 2003) menjadi acuan pelaksanaan Pemilu 2004, sekaligus mempengaruhi kinerja pemilu itu sendiri. Pemilu 2004 memang dinilai banyak pihak sebagai pesta demokrasi spektakuler, namun produknya seperti kinerja pemerintahan dan kinerja lembaga perwakilan tidak maksimal.

Di sisi lain, kelemahan undang-undang politik tersebut juga membuat sistem pemerintahan presidensial tidak maksimal. Hal ini terlihat dari realita pasca pemilu, antara lain dengan memunculkan koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan bergabung mendukung presiden terpilih. Dan pemenang pemilu tidak memegang pemerintahan (kecuali melalui koalisi). Walaupun dalam sistem politik kita tak dikenal faksi oposan di lembaga perwakilan, tetap saja pemerintah menemui ganjalan dalam setiap melahirkan kebijakan pemerintah.

Sejak April 2005, KPU secara berjenjang melakukan evaluasi semua aspek penyelengaraan pemilu dan undang-undang yang menjadi acuannya. Hal ini dilakukan, karena menyadari ketidak maksimalan kinerja pemilu tersebut.

Melalui kegiatan evaluasi yang melibatkan banyak pihak, KPU akhirnya berhasil menyusun rekomendasi yang kemudian diajukan kepada pemerintah di penghujung 2005. Rekomendasi ini sedikit banyaknya membantu pemerintah menyusun draft RRU sebagai berikut;

1. Draft RUU perubahan Undang–undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;

2. Draft RUU perubahan Undang –undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

3. Draft RUU perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Partai Politik;[4]

4. Draft RUU tentang Komisi Pemilihan Umum;[5]

5. Draft RUU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah[6]

6. Draft RUU perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPDP dan DPRD

Perubahan dan Penyempurnaan

Proses pemilihan kepala daerah mengalami perubahan signifikan sejak satu dekade terakhir, terutama setelah era reformasi digulir. Paling tidak proses demokrasi yang satu ini juga menjadi bagian proses politik yang tereformasi. Pemilihan yang semula (era orde baru) diselenggarakan melalui perwakilan rakyat, baik di tingkat pimpinan nasional maupun pimpinan daerah, kini diselenggarakan melalui mekanisme pemilihan langsung[7].

Pemilihan umum secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dengan sasaran terpilihnya pemerintah Negara yang demokratis berdasarakan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ini buah dari amandemen undang undang Dasar 1945.

Buah amandemen tersebut ternyata tak hanya mengharuskan adanya pemilihan secara demokratis, namun kemudian dimaknai dengan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-jurdil) tapi juga “mewajibkan” kehadiran sebuah lembaga yang bersifat nasional, independen, tetap dan mandiri sebagai penyelenggaranya yaitu komisi pemilihan umum..

Untuk mewujudkan Pemilu yang luber-jurdil, dituntut kehadiran penyelenggara yang memiliki integritas, profesionalitas dan akuntabelitas. Artinya kondisi pemilu luber dan jurdil itu sangat ditentukan oleh kualitas integritas, prosefionalitas dan akuntabelitas penyelenggara. Kompleksitas penduduk Indonesia dan geografis yang sangat luas, juga mencikali perlunya penyelenggara pemilu yang profesional, kredibel yang dapat dipertanggungjawabkan

Secara garis besarnya, undang-undang politik Indonesia saat ini bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok besar. Pertama, undang-undang Penyelenggara Pemilu dan kedua, undang-undang Penyelenggaraan Pemilu. Yang terakhir akan terbagi pada undang-undang Peserta Pemilihan (Parpol dan Perseorangan), undang-undang pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, undang-undang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, undang-undang pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, undang-undang Susunan dan Kedududukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. (nomenklatur dari substansi)

Kenapa Ada Undang-undang Penyelenggara:

Seharusnya, begitu Undang-undang Dasar 1945 selesai dimandeman (sd 4 kali), pemerintah segera mengajukan undang-undang politik ini, satu di antaranya undang-undang penyelenggara. Namun demikian, bukan berarti pemerintah sebelumnya (awal reformasi) terledor, tapi ketentuan dan peraturan tentang penyelenggara itu hanya diatur pada bab tertentu dalam undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilu (Bab IV; Penyelenggara Pemilu yang terbagi dalam 6 bagian, mulai psl 15 sd. 45). Di situ diatur mulai penegasan tentang lembaga pemilu, jumlah anggota KPU, struktur organisasi, cara rekruitmen anggota KPU dan persyaratannya secara berjenjang, tugas dan kewenangan KPU, KPU Prov, Kab/Kota, kesekretariatan, pengadaan dan distribusi perlengkapan pelaksanaan pemilu, dan belum dipisahkan secara tegas antara tugas dan kewenangan dengan kewajiban. Selain tentang penyelenggaraan, undang-undang pemilu lalu itu juga mengatur apa yang dikerjakan KPU secara berjenjang, seperti proses penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi DPR, DPRD, pendaftaran pemilih, tata cara dan proses pencalonan anggota dewan, kampanye, dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara penetapan dan pengumuman hasil pemilu penetapan dan perolehan kursi calon terpilih, berikut pemberitahuan kepada calon terpilih, penggantian calon terpilih dsbnya.

Pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, (dulunya) juga belum diatur sedemikian rupa. Aturannya hanya menjadi bagian dari Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (dari Psl 56 sd. 119), termasuk ketentuan pidana pemilihan kepala daerah. Begitu juga tentang ”cantelan” KPU Provinsi dan Kab/Kota sebagai penyelenggara Pilkada yang kini sebutan menjadi ”Pemilu Kepala Daerah”.

Meningkatnya tuntutan dan dinamika politik masyarakat dan perkembangan demokrasi di tanah air, memerlukan aturan yang lebih tegas dan memisahkan secara jelas, antara penyelenggara (pelaksana pemilu) maupun penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Itulah salah satu urgensinya kenapa lahir undang-undang tersendiri tentang penyelenggara dan terpisah dari undang-undang penyelenggaraan pemilihan. Kehadiran undang-undang penyelenggara; undang-undang no. 22 tahun 2007, juga dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemilu.

Undang-undang no 22 tahun 2007 itu sendiri mengatur secara rinci, terutama tugas dan kewenangan serta kewajiban lintas iven pemilihan, seperti tugas dan kewenangan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/kota.

Pilkada Menjadi Domain Pemilu.

Perubahan mendasar sebagai akibat kehadiran undang-undang penyelenggara ini antara lain berobahnya Pilkada menjadi domain pemilihan umum. Sebelumnya (Undang-undang no. 32 tahun 2004), pemilihan kepala dan wakil kepala daerah (disingkat Pilkada) termasuk rezim pemerintah - karena diatur undang-undang pemerintahan daerah- bukan rezim pemilu, akibatnya, penyelenggaranya disebut KPUD yang tidak sama sekali memiliki hubungan hirarkis dengan KPU di tingkat nasional. Dampak yang dirasakan oleh KPU Provinsi dan Kab/kota, harus menyusun sendiri aturan tindak lanjut undang-undang yang ada, sementara KPU nasional tak memiliki kewenangan untuk ikut campur.

Dalam undang-undang penyelenggara, ditegaskan hubungan hirarkis KPU, KPU Prov, KPU Kab/Kota, baik sebagai penyelenggara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Kab/kota, Pemilu Presiden/Wakil Presiden maupun pemilu kepala daerah (gubernur/wagub, bupati/wabub, walikota/wakil walikota).

Selain tata cara dan proses rekruitmen anggota KPU secara berjenjang, juga dipertegas tentang tugas kewenangan dan kewajiban masing-masiing tingkatan KPU sampai ke KPPS dalam setiap iven pemilihan. Konsekwensi hubungan hirarkis ini, adalah sangat memungkinkan lembaga penyelenggara (KPU) setingkat di atas, mengambil tindakan sesuai porsinya, jika lembaga setingkat di bawahnya dinilai tak mampu melaksanakan tahapan pemilihan yang sudah ditetapkan. Contoh, kasus Pemilu Kepala Daerah (Gubernur/Wagub) Maluku Utara, yang beberapa tahapannya diambil alih KPU.

Pendataan Pemilih

Beda dengan pemilihan umum anggota dewan, dalam dan untuk persiapan pemilihan umum kepala daerah, hanya memerlukan data DP4 dari dinas kependudukan dan catatan sipil. Data inilah nantinya yang akan dimutakhirkan sebagai data pemilih sementara dan kemudian dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPT, sementara untuk pemilihan umum legislatif, KPU tak hanya memerlukan DP4, tapi juga data agregat kependudukan tingkat kecamatan sebagai dasar pertimbangan penentuan daerah pemilihan (DP) dan alokasi kursi DPRD dan DPR-RI.

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kewajiban KPU Provinsi, Kab/Kota dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah ” Menyampaikan semua informasi penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada masyarakat[8] .

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Kab/ Kota. ( Pasal 9 ayat (3) huruf (s) ) yang antara lain berbunyi ” Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ”. Hal ini dapat diartikan sebagai berikut;

- KPU Kota harus memperhatikan pedoman dari KPU Provinsi.

- Melaporkan hasil pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ke KPU melalui KPU Provinsi.

- Menyampaikan hasil pemilu kepla daerah dan wakil kepala daerah ke DPRD Provinsi, Mendagri, Walikota dan DPRD Kota.

Kewajiban KPU Kabupaten / Kota :

- Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ( LPJ ) semua kegiatan penyelenggara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- Menyampaikan laporan periodik tentang tahapan penyelenggara ke KPU melalui KPU Provinsi dan menindak lanjuti temuan dari Panwaslu Kab/ Kota.

- Menyampaikan semua informasi penyelenggara pemilu kepada masyarakat

Calon Perseorangan?

Ketentuan mengenai calon perseorangan masih menjadi dalam proses pembahasan di DPR-RI. Di dalam Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengajuan calon perseorangan untuk Provinsi Sumbar, termasuk kategori dukungan ( pasal 59 ayat (2a) huruf ( c ) di bawah 5 ( lima ) juta penduduk. Syarat dukungan 5 % dari 4.600.000 jiwa yaitu 230.000 jiwa dan mendapatkan uang jaminan dalam bentuk rekening ( escrow account ) Rp. 600 juta ( pasal 59 ayat (2d) huruf (c).[9]

Tabel Dukungan yang Diperlukan untuk Calon Perseorangan dalam

Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kota/Kabupaten

Pemilu Kepala Daerah Kab/Kota		Pemilu Kepala Daerah Provinsi
Jumlah Penduduk	Dukungan (%)	Jumlah Penduduk	Dukungan (%)
Sd. 250.000 jiwa	6,50%	sd. 2 juta jiwa	6,50%
250.000 – 500.000 jiwa	3,00%	2 sd. 6 juta jiwa	5,00%
500.000 sd. 1 juta jiwa	4,00%	Lebih 12 juta jiwa	3,00%
Lebih 1 juta jiwa	3,00%

Untuk kasus Sawahlunto, misalnya, dengan jumlah penduduk tahun 2008 ini mencapai 53.615 jiwa, maka rentang dukungan yang diperlukan itu mencapai 6,5% atau sebanyak 3.845 orang dengan uang jaminan (escrow account) sebanyak Rp 50 juta. Jika calon independen tampil di Pariaman, dana jaminan tersebut akan mencapai Rp 50 juta, sementara dukungan yang diperlukan mencapai 5.498 orang dari perkiraan 6,5% penduduk tahun 2008 (84.579 jiwa), sementara kota Padang termasuk rentang penduduk antara 500.000 sd. 1 juta jiwa dan dukungan untuk persorangan sebanyak 4% dari jumlah penduduk (755.734 jiwa)[10] atau sekitar 30.229 orang.[11]

Secara umum undang-undang penganti atau revisi undang-undang 32 tahun 2004 tersebut bernuansa memperketat persyaratan calon perseorangan. Tentu maksud positifnya, agar calon pemimpin daerah terpilih itu berkualitas dan memiliki standar kepemimpinan dan kemampuan pemerintahan minimal.

Semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah, semakin rendah persentase dukungan dan semakin tinggi dana escrow accountnya. Rinciannya dukungan penduduk berkisar dari 3 % (paling padat penduduk) sampai 15% (kepadatan penduduk paling rendah). Kisaran penduduk antara >1 juta s/d < 12 juta dan dana escrow account antara Rp 1,4 milyar s/d Rp. 200 juta untuk Provinsi.

Tabel Kasus/ Persyaratan calon perseorangan di empat kota yang akan melaksanakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2008 : (Dalam rancangan Undang-undang)

No.	Nama Kota	Penduduk		Rentang (%)		Dana Jaminan
No.	Nama Kota	2004	2008	Penduduk	Dukungan	Dana Jaminan
1.	Padang	764.516	755.734	4 %	30.229	300 juta
2.	Sawahlunto	52.391	53.615	6,5%	3.845	50 juta
3.	Padang Panjang	42.657	47.312	6,5%	3.075	50 juta
4.	Pariaman	73.025	84.579	6,5%	5.485	50 juta

Kesepakatan DPR dalam Proses Revisi RUU Pemda;

Dukungan dibuat dalam bentuk daftar surat dukungan disertai foto copy KTP atau identitas lainnya.
Syarat dukungan bagi calon independen yakni 3 sd. 6,5% dari jumnlah penduduk di suatu daerah. Perenyataan dukungan tersebar di 50% dari suatu daerah
Calon incumbent harus mengundurkan diri saat mencalonkan kembali dalam Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Surat mengundurkan diri harus diketahui oleh yang berwenang.
Sengketa Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, tidak lagi ditangani Mahkamah Agung, tetapi dilimpahkan ke Mahkamah Konstitusi
Usia minimal bagi calaon bupati.walikota adalah 25 tahun, sedangkan usia minimal calon Gubernur/Wagub adalah 30 tahun
Mantan narapidana yang pernah diancama hukuman lebih 5 tahun, boleh ikut Pemilu Kepala Daerah dengan syarat tertentu, antara lain setelah mengalami jeda hukuman sekuaranggya 5 tahun.

Kesimpulan dan Saran :

Sebagai penutup, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pemahaman undang-undang dan aturan main dalam pelaksanaan suatu tugas komunal ini sangat diperlukan, namun akan lebih berarti dan menjadi bagian proses sukses adalah, bagaimana penyelenggara pemilihan bisa menjaga integritas, bertindak profesionalitas dan akuntabilitas. Untuk merangkai seluruh aspek integritas, profesionalitas dan akuntabilitas tersebut, diperlukan kemampuan komitmen yang kuat dan kemampuan komunikasi, terutama dalam memberikan pemahaman seluk beluk pekerjaan yang dilakukan penyelenggara (anggota KPU secara berjenjang).

Untuk memudahkan komunikasi, diperlukan pengenalan tipikal kelompok-kelompok masyarakat berkepentingan. Karenanya disarankan baik penyelenggara mau pun masyarakat berkepentingan memiliki target yang seiring, yaitu sukses pemilu kepala daerah dan energi tersisa digunakan untuk memacu pembagunan daerah ini. Dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi seluasnya dalam membangun demokrasi untuk mempercepat pencapaian target kesejahteraan dan kemakmuran merata.

Bahan Bacaan:

Ahmad, Munawar, 2007, Merunut Akar Pemikiran Politik Kritis di Indonesia dan Penerapan Critical Discourse Analisys sebagai Alternatif Metodologi Jogyakarta; Gava Media.

Elfiky, Ibrahim, 2007, Terapi NLP (Neuro-Linguistic Programming), Menciptakan Master Komunikasi yang Komunikatif, Jakarta; Hikmah

Undang-Undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu’

Undang-undang No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik

[1] Disampaikan pada Sosialisasi undang-udang penyelenggara pemilu dan politik jelang Pemilu Walikota dan

Wakil Walikota Pariaman, Selasa 15 Januari 2008 di Pariaman dan pada sosialisasi Undang-undang Politik

pada pertemuan dengan kader Partai Islam di Padang.

[2] Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

[3] Undang-undang No. 12 tahun 2002, Undang-undang No. 31 tahun 2003 tentang Parpol, Undang-undang No.

22 tentang Susduk dll,)

[4] Kini menjadi Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik.

[5] Kini menjadi undand-undang No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu, termasuk penyelenggara

pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dan tidak lagi terpisah seperti ketika Undang-undang 32 tahun

2004 berlaku

[6] Sedang dibahas di DPR-RI dan akan digabung dengan undang-undang tentang pemilihan umum

[7] Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945

[8] Pasal 9 ayat (4) huruf c Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan

untuk KPU Provinsi dan pasal 10 ayat (4) huruf c untuk KPU Kabupaten /Kota.

[9] Masih dalam draft RUU yang dibahas di DPR-RI

[10] Data agregat sementara. Sd. Februari, data terentry baru 90,75% dari 172.637 KK di kota Padang

[11] Assumsi, jika RUU perubahan Undang-undang 32 tahun 2004 disahkan.

Undang-undang Pemilu Nomor 10 tahun 2008 Versus Kepentingan Partai Politik[1]

2012-01-26T19:20:00.000-08:00

Oleh H. M. Mufti Syarfie[2]

Pendahuluan

Pemerintah baru saja mengundangkan dua undang-undang politik pada tahun 2008 ini, yaitu Undang-undang No. 2 tentang partai Politik dan Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sebelumnya juga lahir undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu.

Memang banyak yang mempersoalkan. Kenapa kita (DPR dan politisi-pen), sering gonta ganti aturan main dalam bidang politik. Belum lagi tersosialisasikan secara baik undang-undang politik sebelumnya, kini muncul lagi undang-undang baru, bahkan terkesan waktu proses pembahasan dan penyempurnaan undang-undang politik tersebut sangat minim. Namun demikian, jika kita mencoba memahami landasan filosofis penyempurnaan undang-undang tersebut, kita akan mudah memahami perubahan tersebut.

Penyempurnaan undang-undang politik ini juga dimaksudkan mewujudkan sistem multipartai yang sederhana dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan presidensial, disusul peningkatan efektivitas lembaga-lembaga perwakilan rakyat; MPR, DPR dan DPD sesuai fungsinya yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Perbaikan undang-undang ini juga diharapkan akan berimbas pada upaya peningkatan efektivitas parpol sebagai instrumen demokrasi di tanah air.

Bagi KPU sendiri, jelas akan mendorong peningkatan efektivitas penyelenggara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Secara umum, prinsip penyempurnaan undang-undang politik; undang-undang penyelenggara pemilu dan undang-undang penyelenggaraan termasuk undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang parpol, antara lain hasil kompilasi aspirasi masyarakat dan realitas kondisi politik yang dihadapi pasca pemilu 2004 lalu. Setelah evaluasi dilakukan berbagai kalangan, terutama oleh KPU sendiri, undang-undang politik sebelumnya diakui mengandung banyak kelemahan. Paling tidak rekomendasi hasil evaluasi tersebut menyatakan perlunya singkronisasi antar pasal-pasal terkait antar undang-undang partai politik, pemilu, pilpres dan wapres, undang-undang penyelenggara pemilu dengan undang-undang susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Secara garis besar undang-undang politik Indonesia, terkategori pada tiga bagian (saat ini-pen), yaitu undnag-undang penyelenggara, undang-undang peserta dan undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum.

Hubungan Sistem Politik dengan Sistem Pemerintahan

Undang-undang Penyelenggaran Pemilu dan implikasinya

Undang-undang No. 10 tahun 2008, merupakan Undang-undang yang mengatur “cara main” perebutan kekuasaan untuk menjalankan mekanisme demokrasi itu sendiri. Artinya parpol secepatnya harus segera mereposisi diri untuk bisa ambil bagian dalam pesta demokrasi tersebut.

Di antara repososi diri tersebut adalah mengimplementasikan seluruh kewajiban yang terkandung dalam aturan keberadaan parpol yaitu undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang parpol politik. Jika dalam undang-undang 31 tahun 2003 tidak begitu diatur tentang konstitusi parpol, tapi dalam undang terakhir, AD dan ART sudah harus menjadi konstitusi parpol. Apapun bentuk kewenangan dan kewajiban berbagai pihak, baik antara sesama pengurus, maupun pengurus dengan anggota dan masyarakat sudah diatur sedemikian rupa. Hubungan inilah yang kemudian menjadi keharusan bagi parpol untuk menyesuaikan diri dengan prilaku baru.

Pengurus parpol tidak bisa sesenaknya lagi terhadap anggotanya, apalagi main pecat, karena penyelesaian sengketa internal parpol, jika tak bisa diselesaikan secara internal berdasarkan AD dan ART tersebut, akan diambil alih oleh pengadilan, bahkan bisa berbuah pada pembubaran. Dampaknya pengurus yang kalah, tidak dibenarkan lagi membentuk partai sempalan.

Dari sekurangnya sepuluh perubahan mendasar antara undang-undang No. 10 tahun 2008 dengan undang-undang No. 12 tahun 2003 tetang penyelenggaraan pemilu tahun 2004 lalu. Tiga perubahan di antaranya menyangkut kepentingan parpol, antara lain;

a. diterapkannya ambang batas masuk DPR, dengan penerapan Parliamentary Treshold. Parpol yang perolehan suaranya tidak mencapai 2,5% dari total suara sah untuk pemilihan anggota DPR, tidak akan dilibatkan pada perebutan kursi DPR. Suara yang diraih tidak menjadi bagian penentu nilai kursi. Dalam posisi ini, parpol diharuskan berjuang keras menggerakkan mesin politik masing-masing untuk mendapatkan suara lebih dari ambang batas tersebut. Di sisi lain, kondisi ini bisa membuat suatu parpol tak berpucuk di DPR RI walaupun berakar di DPR (Daerah). Ini taruhan terbesar buat parpol bersangkutan untuk menghadapi pemilu berikutnya. Biasanya kondisi ini dijadikan daya tawar bagi pengurus partai daerah kepada DPP masing-masing untuk mendapatkan dukungan fasilitas penggerak mesin politik di daerah.

b. Parpol diwajibkan mengakomodir keterwakilan perempuan dalam pengajuan calon anggota di setiap jenjang legislative, sekurangnya 30 persen calegnya adalah perempuan. Untuk mencari kader perempuan yang mampu menjadi idola pemilih, bukanlah hal yang mudah. Contohnya Sumbar untuk memenuhi kebutuhan penyetaraan gender pada lima atau enam daerah pemilihan di daerah Sumbar, setiap parpol memerlukan kader perempuan sebanyak 22 orang untuk calegper DPRD Sumbar. Jika Parpol peserta Pemilu 2009, mencapai 40 partai, artinya diperlukan 880 orang. Konsekwensi lain adalah, banyak parpol yang tidak akan mengajukan calegnya di sejumlah daerah pemilihan yang dinilai tak memiliki potensial suara, atau hanya menempat tidak sepenuh jatah kursi yang diperebutkan karena tak mampu mengajukan caleg perempuan satu orang di setiap tiga caleg per-daerah pemilihan, seperti yang diperintahkan pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 2008 “Dalam setiap tiga orang bakal calon anggota legislatif, terdapat sedikitnya satu orang perempuan”. Kondisi ini akan diumumkan oleh KPU secara berjenjang di mass media, apakah satu parpol memenuhi tuntutan undang-undang atau tidak sama sekali. Dampaknya akan terlhat nantinya pada citra parpol tersebut, terutama di kalangan pemilih perempuan.

c. Penerapan sistem pemilihan proporsional terbuka yang disempurnakan, untuk memilih anggota legislatif ini, (Pasal 5-UU No. 10 thn 2008), pada pemilu 2009 nanti, mengharuskan setiap pengurus parpol baik secara personal, mapun fungsional bekerja keras untuk menggaet suara terbanyak, karena penetapan calon terpilih tidak lagi hanya ditentukan dengan nomor urut dengan BPP maksimal, tapi cukup dengan menembuskan angka peraihan suara sah 30% dari BPP di setiap Dapil provinsi dan kabupaen / kota. Dengan demikian setiap calaeg yang menembuskan batas 30% peraihan suara dari nilai kursi per dapil, bisa langsung mendapatkan kursi, namun jika jumlah penembus batas minimal ini lebih banyak dari jumlah peraihan kursi parpol, baru kembali ditentukan berdasarkan nomor urut di antara penembus batas minimal tadi.

Kesimpulan;

1. Undang-undang No. 10 tahun 2008, tanpa mengabaikan kelemahananya, ternyata lebih member ruang kepada pemilih untuk memaksimalkan target pilihan, ketimbang kekuasaan pengurus parpol, seperti sebelumnya.

2. Para caleg yang diajukan parpol harus lebih berkualitas, apalagi caleg untuk lembaga legislatif, harus betul-betul mengakar di daerah, sementara caleg untuk DPR RI akan terbantu oleh buah kerja keras caleg di daerah, karena, penentuan peraihan kursi baru bisa dilakukan setelah menembus lebih dulu ambang batas parlemen atau angka 2,5% suara sah secara nasional.

3. Peluang bagi kaum perempuan untuk menempatkan kadernya di lembaga legislatif ini akan lebih besar, namun tetap akan menimbulkan kesulitan bagi parpol yang minim kader perempuannya dan berdampak tidak terisinya seluruh Dapil yang menawarkan kursi legislatif.

4. Parpol tak punya pilihan kecuali harus memaksimalkan masa panjang kampanye (hampir 9 bulan), selain kampanye rapat umum, untuk membarengkan dengan program pendidikan politik, seperti yang diamanahkan undang-undang No. 2 tentang Parpol.

Catatan:

Dihimpun dari berbagai catatan serta analisis dan undang-undang politik

[1] Disampaikan pada workshop sehari Sosialisasi Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu yang diselenggarakan Perhimpunan Jurnalis Indonesia cabang Sumatera Barat di Pengeran Beach Hotel, Sabtu 14 Juni 2008. Dan sebagian narasi makalah ini juga disampaikan dalam acara sosialisasi undang-undang politik di Pariaman Sumatera Barat Mei 2008.

[2] Angota dan Kordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Sumatera Barat dan Dewan Penasehat PWI Cabang Sumbar

[3] Undang-undang No. 12 tahun 2002, Undang-undang No. 31 tahun 2003 tentang Parpol, Undang-undang No.

22 tentang Susduk dll,)

Pendidikan Pemilih pada Pemilu 2009 dengan Basis Evaluasi Pemilu 2004[1]

2012-01-26T19:19:00.000-08:00

Oleh Drs. M. Mufti Syarfie, MM[2]

Pendahuluan

Amanah konstitusi menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar, artinya rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis paling kurang dalam dua hal yaitu memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh komponen masyarakat, kedua untuk memilih wakil rakyat yang akan ditugasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan

Cara perwujudan kedaulatan tersebut, adalah melalui pemilihan umum secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan ditugasi menjalankan fungsi pengawasan, menyalurkan aspirasi politik masyarakat, membuat undang-undang, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi di atas. Target utama dalah kesejateraan rakyat.

Di sisi lain, pemilu DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dengan azas luber dan jurdil di setiap lima tahun sekali, dilaksanakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang memberikan jaminan setiap warga terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan.

Dengan azas langsung, rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai keinginannya, tanpa perantara. Azas umum menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga tanpa diskriminasi.

Penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil memberikan dampak positif dalam penguatan demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Masyarakat diberikan hak suara untuk memilih calon, maupun partai politik yang mereka nilai akan mampu memperjuangkan aspirasinya apabila nantinya terpilih dalam pemilu. Pemilih dituntut cerdas untuk bisa memilih dan menilai dengan baik dan cermat siapa wakil rakyat yang pantas dan bisa memperjuangkan aspirasinya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemilih haruslah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu sehingga tumbuh suatu kesadaran yang tinggi akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilu. Meningkatnya kesadaran dan keikutsertaan atau partisipasi politik publik serta pengetahuan yang baik dalam pemilu akan dapat mewujudkan suatu pemilihan umum yang berkualitas.

Pemilih dalam Pemilu

Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas ) tahun atau sudah / pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Dalam hal ini, warga negara dapat menggunakan hak untuk memilih jika telah terdaftar sebagai pemilih dan memenuhi syarat-syarat yaitu nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Hak untuk memilih harus dilaksanakan dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Fungsi Pendidikan Pemilih

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2004, baik pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, maupun pemilu presiden dan wapres (putaran pertama dan putaran kedua), ditemukan kecenderungan perbaikan kualitas penerimaan dan pemahaman masyarakat (Sumatera Barat), terhadap proses teknis pemberian suara. Sejak awal penyelenggara pemilu (KPU, KPU Prov, Kab/Kota dan kepanitiaan) di tingkat bawah menyadari, bahkan sempat mengkhawatirkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses teknis pemilu itu sendiri rendah.

Dasar kekhawatiran itu antara lain, selain perangkat undang-undang politik baru, masyarakat juga dihadapkan pada sistem pemilihan yang baru pula. Pertama kali diperkenalkan sistim pemilu proporsional terbuka untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR, DPRD) dan sistem distrik berwakil banyak untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)[3]. Masyarakat (pemilih) disuguhkan juga dengan kerumitan cara mengimplementasikan pilihannya. Selain mencoblos tanda gambar juga dianjurkan mencoblos nama calon di yang ada di surat suara. Menyadari hal tersebut, KPU Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat, berupaya mengajak dan membuka berbagai kesempatan kepada kelompok kelompok masyarakat dan kelompok profesional, seperti LSM, PWI dan lembaga pemerintahan untuk melakukan sosialisasi yang kemudian menjadi bagian dari upaya pendidikan pemilih.

Sasaran utama, tidak hanya masyarakat pemilih secara umum, tapi memberikan prioritas kepada kelompok potensial, seperti pemuka masyarakat, para guru, niniak mamak dan alim ulama dibekali proses teknis penyelenggaraan pemilu tersebut, untuk mengejar pemilih pemula.

Hasil sosialisasi dan pendidikan pemilih bisa dilihat, baik dari perbandingan angka partisipasi pemilih, maupun dari tingkat kesalahan coblos (suara sah dan tidak sah) di antara tiga kali pemilihan pada tahun 2004 lalu (Pileg, Pilpres I dan II). Pada Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Prov, Kab/Kota persentase suara sah (betul cara mencoblos) 91.04% (8,96% suara tidak sah) pada putaran pertama Pilpres, meningkat menjadi 98,26% (1.74% tidak sah) dan putaran kedua, naik lagi menjadi 98,52% (1,49% suara tak sah)[4]. Hasil ini mengembirakan. Paling tidak bisa ditarik kesimpulan sangat sederhana, bahwa pemahaman masyarakat pemilih terhadap cara mencoblos yang benar, semakin membaik dari satu pemilihan ke pemilihan lain.

Namun di sisi lain kita kembali khawatir setelah disuguhi angka partisipasi pemilih yang justru bertolak belakang dengan persentase suara sah atau tidak sahnya. Angka partisipasi justru menurun. Pada pemilu legislatif, angka partisipasi mencapai 75,56%, pada Pilpres I, menurun menjadi 72,23% dan Pilpres II anjlok menjadi 66,39%. Gambaran angka ini menimbulkan banyak argumentasi penyebabnya, antara lain, selain masalah kecerdasan memilih, juga bisa disebabkan faktor hubungan emosional (kedekatan) antara pemilih dengan calon pada setiap pemilihan tersebut. Ada pendapat yang mengemukakan, bahwa pada pemilu legislatif, pemilih memiliki hubungan kedekatan yang cukup signifikan dengan caleg dan parpol, bisa saja disebabkan hubungan kekeluargaan, intensitas caleg dalam mendorong pemilih ke TPS dll, sementara hubungan emosional ini, kurang berperan dalam pemilihan Presiden dan Wapres. Pada putaran pertama, partisipasi pemilih masih cukup tinggi, tapi di putaran kedua partisipasi tersebut anjlok. Bisa jadi calon atau jagoan tertentu tak mampu masuk ke putaran kedua.

Pendidikan pemilih merupakan bagian dari pendidikan politik. Pendidikan politik tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara, tapi menjadi domain partai politik. Dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik dilaksanakan dalam rangka untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 13 UU Nomor 2 tahun 2008, bahwa partai politik berkewajiban melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya.

Secara lebih tegas lagi mengenai pendidikan politik dapat dilihat dalam Pasal 31 UU Nomor 2 tahun 2008, yang menyatakan bahwa Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dan tujuannya antara lain :

a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa

Pada bagian lain pendidikan pemilih merupakan proses pencerdasan pemilih. Harusnya tidak terpaku hanya pada soal teknis pemilu saja, tapi juga cerdas dalam menganalisa dan menentukan pilihannya, sehingga perwakilan atau pemimpin yang dipilih tersebut betul-betul orang yang kredibel dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Ini artinya ada faktor lain yang diperlukan oleh pemilih, paling tidak, fator kemampuan analisa terhadap calon yang akan dipilih, namun faktor pengenalan teknis juga diperlukan agar suara yang diberikan itu bisa sah dan menjadi penentu.

Bagi penyelenggara pemilu, pendidikan pemilih itu diisi dengan memperjelas fungsi informasi pemilih, terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilihan secara demokratis berdasarkan prinsip-prinsip terarah, partisipasi publik, luber dan jurdil.

Sebagian besar penyebaran informasi pemilih bisa disajikan kepada publik melalui sosialisasi yang terstruktur. Prioritas pesan yang disampaikan antara lain sebagai berikut;

1. Proses pendaftaran pemilih

2. Tahapan dan jadwal pemilihan, terutama tentang kapan, di mana pemungutan suara dakan dilakukan, termasuk lokasi TPS

3. Metode atau cara “penconterangan” surat suara untuk menjamin sahnya suara yang diberikan

4. Metode penghitungan suara dan penentuan calon terpilih

5. Informasi lain tentang cara penyampaian keluhan, prosedur penyelesaian perselisihan hasil dan imbauan kepada pemilih untuk tidak tergiur dengan suap atau politik uang, imbauan memilih dengan hati nurani dan berdasarkan pertimbangan elegan.

Sasarannya adalah, para pemilih, terutama pemilih pemula sadar tentang proses pendaftaran menjadi pemilih, proses pemilihan, termasuk jadwal tentang kapan dan di mana pemungutan suara dilaksanakan di lingkungannya, tentang bagaimana cara memberikan suara agar sah, bagaimana suara itu dihitung. Pemilih juga diharapkan mengenal para calon yang bersaing dalam pemilihan dll.

Media yang digunakan dalam pendidikan pemilih ini, bisa berbentuk pertemuan langsung maupun tak lansung atau melalui media terpilih sesuai dengan segmentasi target. Ada banyak jenis media komunikasi yang bisa digunakan, antara lain media televisi, media cetak, elektornika,yang akan menyampaikan seruan, iklan dan melalui poster, leaflet dll. Sarana komunikasi yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pendidikan pemilih adalah pertemuan kelompok masyarakat berpengaruh, seperti pemuka masyarakat, para guru di pedesaan, pengumuman keliling sebelum hari “H”.

Media center juga sangat membantu, untuk memudahkan wartawan dalam mengemas peristiwa dan proses pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara. Kemudahan akses bagi wartawan juga sangat menentukan penyebaran informasi pemilih yang menjadi bagian materi pendidikan pemilih tersebut.

Kesimpulan

1. Penyelenggara pemilu dituntut harus mendorong keterlibatan publik seluasnya melalui LSM dan lembaga nirlaba lainnya dalam menyebarkan informasi tentang adanya pemilihan. Peran LSM dan kelompok profesi seperti PWI bisa didorong tidak hanya memberikan informasi “tentang apa”, tapi juga “tentang mengapa”.

2. Sasaran pendidikan pemilih adalah tumbuhnya partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam pemilihan umum. Dengan adanya kesadaran berpolitik dari pemilih dapat menstimulus pemilih dan lingkungannya untuk secara aktif mendaftarkan diri sebagai pemilih.

3. bahwa pendidikan pemilih tidak semata-mata menjadi tanggungjawab penyelenggara, tapi pemerintah dan partai politik juga mempunyai tanggungjawab yang besar dalam melakukan pendidikan pemilih ini.

4. Pendidikan pemilih pada Pemilu 2009 harus dikemas sedemikian rupa, lebih komplit karena perobahan undang-undang politik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 2009 diperkirakan menimbulkan kesulitan baru bagi pemilih, terutama cara pemberian suara yang tidak lagi dengan cara coblos, tapi dengan memberi tanda satu kali (x) pada surat suara

Sumber dan Bahan Bacaan:

Ø Undang Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Ø Undang Undang No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan UmumAnggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

Ø Sumber Data KPU Provinsi Sumatera Barat

[1] Disampaikan pada workshop sehari “Pendidikan Pemilih Berbasis Jurnalistik”, kerjasama Depkominfo dan Mapilu PWI, di hotel Bumi Minang, Rabu, 2 April 2008

[2] Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mantan Ketua PWI Cabang Sumbar dan wartawan Harian Haluan Padang

[3] Undang Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, DPRD Ka/Kota

[4] Data Base KPU Sumatera Barat

Fenomena Suara Terbanyak dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota Tahun 2009[1]

2012-01-26T19:17:00.001-08:00

Drs.H.M. Mufti Syarfie, MM[2]

Pendahuluan

Pasca reformasi terjadi perubahan yang begitu cepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan tersebut sangat dirasakan terutama dalam tatanan kehidupan politik ( demokrasi ). Sebagai contoh, pemilu pada masa orde baru atau sebelum reformasi diselenggarakan oleh pemerintah, sekarang telah mengalami perubahan dengan diselenggarakannya oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) sebagaimana diamanatkan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 pasal 22 E ayat (5) ( amandemen ketiga ) yang berbunyi ” Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri “.

Pemilu 2004 yang lalu merupakan tonggak awal bagi sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, yang telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum sebanyak 3 (tiga) kali dalam waktu yang sangat berdekatan yaitu pemilu legislatif, pilpres putaran I dan Putaran II. Keberhasilan tersebut telah membuahkan berbagai penghargaan bagi Komisi Pemilihan Umum, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Namun demikian, perkembangan yang begitu pesat di bidang politik tidak diikuti oleh perkembangan di bidang lain, seperti di bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya, dan sebagainya. Akibatnya terjadi ketimpangan yang dapat menghambat berkembangnya dinamika demokrasi di Indonesia. Harapan kita tentunya adalah perkembangan di bidang politik ini dapat diikuti oleh perkembangan di bidang lain.

Jika kita menilik ke belakang, ketentuan mengenai penyelenggara pemilihan umum hanya merupakan bagian atau bab dari paket undang-undang politik, hanya terdapat dalam satu (1) bab dari UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 23 tahun 2003, dan UU Nomor 32 tahun 2004. Inilah yang menjadi dasar hukum KPU/D dalam menyelenggarakan pemilihan umum 2004 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pada tanggal 19 April 2007 telah disahkan dan diundangkan UU Nomor 22 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59. Di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan “ Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat”. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka kedudukan KPU sebagai penyelenggara Pemilu semakin kuat dengan beban tugas yang semakin berat.

Legalitas Pemilu 2009

Pemilihan Umum merupakan sebuah wadah penyaluran aspirasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mediasi partai politik maupun perseorangan. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan bukti bahwa rakyat memegang kedaulatan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) memberikan dampak positif dalam penguatan demokrasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan adanya pemilu dapat melatih masyarakat dalam hal pembelajaran dan pendewasaan dalam berdemokrasi yang sekaligus merupakan pembelajaran di bidang politik. Masyarakat diberikan hak suara untuk memilih calon maupun partai politik yang mereka nilai akan mampu memperjuangkan aspirasinya apabila nantinya terpilih dalam pemilu. Pemilih dituntut cerdas untuk bisa memilih dan menilai dengan baik dan cermat siapa wakil rakyat yang pantas dan bisa memperjuangkan aspirasinya. Hal ini dapat diartikan bahwa pemilih haruslah mempunyai pengetahuan yang baik mengenai hak dan kewajibannya dalam pemilu sehingga tumbuh suatu kesadaran yang tinggi akan pentingnya keikutsertaan dalam pemilu. Meningkatnya kesadaran dan keikutsertaan publik serta pengetahuan yang baik dalam pemilu akan dapat mewujudkan suatu pemilihan umum yang berkualitas.

Pemilihan umum merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu. KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum berpedoman pada UU Pemilu dan Peraturan KPU. Untuk penyelengaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota dalam Pemilu 2009, KPU bekerja mengacu pada ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan KPU.

Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota terdiri atas 10 tahapan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 yaitu :

1. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih

2. Pendaftaran peserta pemilu.

3. Penetapan peserta pemilu.

4. Penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan.

5. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota.

6. Masa kampanye.

7. Masa Tenang.

8. Pemungutan dan penghitungan suara

9. Penetapan hasil pemilu.

10. Pengucapan sumpah/ janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota.

Lima tahapan dalam pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota telah selesai dilaksanakan sampai dengan penetapan Daftar Calon Tetap ( DCT ) anggota DPR dan DPRD dan saat ini tahapan pemilihan umum telah memasuki tahapan masa kampanye.

Kampanye Pemilu

Kampanye merupakan salah satu tahapan Pemilu yang dilakukan oleh partai politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008. Kegiatan kampanye dilakukan oleh partai politik dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam pemilu dengan cara meyakikankan para pemilih agar memilih partai dan calon tertentu yang dilakukan oleh tim kampanye partai politik dengan menawarkan visi, misi dan program partai politik. Mengacu pada pasal 77 UU Nomor 10 Tahun 2008, kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, diikuti oleh peserta kampanye serta harus didukung oleh petugas kampanye.

Kegiatan kampanye merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dilakukan oleh partai politik yang dilaksanakan dengan prinsip bertanggungjawab. Pelaksanaan kampanye oleh partai politik dilakukan sejak 3 ( tiga ) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu oleh KPU sampai dengan dimulainya masa tenang. Partai politik dapat melaksanakan kegiatan kampanye jika telah mendaftarkan pelaksana/ nama-nama tim kampanye kepada KPU sesuai tingkatannya dengan tembusan kepada panitia pengawas pemilu. Petugas kampanye inilah yang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan kampanye baik mempersiapkan pelaksanaan kampanye maupun penyampaian usul jadwal kampanye ke KPU sesuai tingkatannya dan melakukan koordinasi dengan Polri sesuai tingkatannya untuk izin kampanye. Mengenai waktu, tanggal, tempat pelaksanaan kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi setelah berkoordinasi dengan peserta Pemilu.

Dalam rangka persiapan perumusan jadwal kampanye, pada tanggal 10 Oktober 2008 KPU Sumbar mengadakan rapat dengan KPU Kab/ Kota dengan agenda acara sinkronisasi jadwal kampanye. Pertemuan dimaksudkan untuk mensinkronkan jadwal kampanye yang dibuat oleh KPU Sumbar dengan jadwa kampanye yang dibuat oleh KPU Kab/ Kota se Sumbar. Dengan demikian benturan jadwal kampanye akan dapat dihindari. Selain itu juga dibahas tempat-tempat lokasi kampanye yang dapat digunkan oleh partai politik melaksanakan kegitan kampanye dalam bentuk rapat umum.

Mengenai metode kampanye dalam Pemilihan Umum tahun 2009 diatur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 dan pasal 12 Peraturan KPU Nomor 19 tahun 2008, yaitu[3] :

1. Pertemuan terbatas;

2. Pertemuan tatap muka;

3. Media massa cetak dan media massa elektronik;

4. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;

5. Pemasangan alat peraga di tempat umum;

6. Rapat umum; dan

7. Kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pengaturan mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sampai saat ini (16 November 2008) Peraturan mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara tersebut belum dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun sebagai gambaran sudah ada draft peraturan mengenai pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2009.

Pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD dilaksanakan secara serentak. Hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan dengan keputusan KPU ( Peraturan Nomor 20 tahun 2008) yaitu pada tanggal 9 April 2009. Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh KPPS dan disaksikan oleh saksi peserta pemilu.

Pemilih dalam Pemilu adalah warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 ( tujuh belas ) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak untuk memilih. Adapun syarat pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS sesuai ketentuan pasal 149 UU Nomor 10 Tahun 2008 adalah :

a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS

b. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Hal inilah yang harus dipahami publik bahwa untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu pastikan dulu apakah telah terdaftar sebagai pemilih pada DPT, bagi yang belum terdaftar sebagai pemilih agar secara aktif melaporkannya kepada petugas yang telah ditunjuk. Pemilihan umum di suatu negara dapat dikatakan sukses apabila tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut serta memberikan hak pilihnya dalam pemilu dari waktu ke waktu semakin meningkat. Ada banyak pihak yang mempuyai andil dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilihan umum, salah satunya adalah partai politik. Partai politik dapat ikut serta meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menghimbau dan mengingatkan konstituennya, apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Partisipasi masyarakat dalam pemilu akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pengetahuan yang dimilikinya mengenai pemilu. Dengan demikian, secara berangsur-angsur kualitas pemilu dapat ditingkatkan dengan peran serta secara aktif oleh masyarakat. Satu suara sangat menentukan arah perjalanan bangsa ini.

Satu hal yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 2009 dari Pemilu sebelumnya ( Pemilu 2004 ) adalah sistem dalam pemberian suara. Dalam Pemilu 2004, pemberian suara memakai sistem coblos sedangkan pada pemilu 2009 hanya memberikan tanda satu kali pada surat suara ( contreng ). Pemberian tanda satu kali ini dimaksudkan sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir, dimulai pada pukul 12.00 Wib waktu setempat sampai dengan selesai. Dalam penghitungan suara , surat suara dinyatakan sah apabila ditanda tangani oleh Ketua KPPS[4].

Pemberian tanda satu kali pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota di atas gambar partai politik.

Hal teknis yang berbeda pada UU nomor 22 tahun 2007 dalam penghitungan suara adalah PPS tidak lagi melakukan rekapitulasi penghitungan suara, dan hanya bertugas mengumumkan hasil penghitungan suara KPPS dan meneruskan pengiriman kotak suara dalam keadaan terkunci ke PPK di hari yang sama ketika menerima dari KPPS ( Pasal 47 huruf ( k), (l), (m) ).

Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota dilakukan secara bertahap dimulai dari rekapitulasi di tingkat PPK, KPU Kab/ Kota, KPU Provinsi untuk DPRD Provinsi dan terakhir rekapitulasi penghitungan perolehan suara secara nasional oleh KPU untuk anggota DPR. Rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di PPK, KPU Kab/ Kota, KPU Provinsi, dan KPU harus dihadiri oleh badan/ panitia pengawas sesuai tingkatannya, saksi masing-masing partai politik, Pemantau, dan warga masyarakat.

Mengacu pada ketentuan pasal 197 UU Nomor 10 Tahun 2008, untuk menjadi saksi peserta pemilu dalam rekapitulasi penghitungan suara anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota di PPK, KPU Kab/ Kota, KPU Provinsi dan KPU harus menyerahkan mandat tertulis peserta pemilu.

Lebih rinci mengenai rekapitulasi penghitungan suara di PPK, Kab/ Kota, Provinsi dan penghitungan suara secara nasional dapat dilihat dalam pasal 182- pasal pasal 197 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Bagaimana Suara Terbanyak?

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 terdapat beberapa perubahan pokok tentang penyelenggaraan pemilu yang telah diatur sebelumnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, khususnya yang berkaitan dengan penguatan persyaratan peserta pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih serta penyelesaian sengketa pemilu. Keluarnya UU Nomor 10 Tahun 2008 dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dari waktu ke waktu agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan mepunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Berbagai pendapat dan masukan bermunculan mewarnai proses penetapan undang-undang pemilu yang baru. Tentunya keragaman pendapat tersebut tak lepas dari pengalaman pemilu sebelumnya termasuk Pemilu 2004. Sebetulnya dalam perjalanan proses pembahasan undang-undang ini, sudah diwarnai dengan fenomena suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih, namun undang-undang hanya mampu mengakomodir sebagian keinginan tersebut yaitu dengan memberikan ruang lebih besar kepada calon yang mampu mendapatkan sekurangnya 30% suara dari BPP di setiap daerah pemilihannya untuk terpilih.

Namun demikian, fenomena suara terbanyak sepertinya tak terelakkan, terutama bagi elit yang mengakui memiliki kekuatan di akar rumput. Tekanan internal parpol di tingkat bawah semakin kuat untuk menerapkan suara terbanyak ini. Bisa jadi fenomena ini bagian penentangan terhadap dominasi elit politik parpol dalam mementukan arah organisasi politik. Bagi penyelenggara pemilu (KPU-pen), fenomena ini tidak boleh mempengaruhi proses pengambilan keputusan apalagi dalam penetapan calon terpilih nantinya. Acuannya sudah jelas, yaitu Undan-undang No. 10 tahun 2008 dan Peraturan KPU, kendatipun petinggi parpol memiliki celah dan cara yang bisa disiasati untuk menerapkan fenomena suara terbanyak tanpa margin ini.

Undang-undang Pemilu 2009, telah mengakomodir keinginan sebagian besar masyarakat dan caleg sendiri, walaupun tidak sepenuhnya terbuka, dengan cara membatasi margin ambang batas (parliamentary treshold), sebanyak 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional bagi calon anggota DPR-RI. Dengan demikian KPU dalam penentuan parpol yang layak masuk parlemen dengan merekapitulasi peraihan suara nasional dan menetapkan perolehan suara parpol masing-masing. Jelasnya, paling tidak ada dua rangkaian penetapan hasil pemilu (DPR dstnya), menjelang penetapan perolehan kursi, yaitu penentuan hasil pemilu dan penetapan perolehan suara (psl 199 dan 120). Hasil pemilu anggota legelatif terdiri dari perolehan suara caleg ybs dan perolehan suara parpol yang mengusungnya[5]. Penetapan perolehan suara itu, paling lambat 30 hari setelah pemberian suara secara nasional atau tanggal 9 Mei di KPU, 15 hari di KPU Provinsi serta 12 hari di KPU Kabupaten/Kota[6].

Bagi parpol yang tidak mendapatkan minimal 2,5% suara dari total msuara sah secara nasional, tidak diikut sertakan dalam perebutan kursi di DPR. Dengahn demikian jumlah bilang pembagi pemilih (BPP) untuk perebutan kursi DPR dihitung dari peraihan suara paprol yang masuk ambang batas, dibagi dengan jumlah kursi yang diperebutkan. Kursi yang belum terbagi, diserahkan kepada peraih suara 50% dari BPP DPR. Jika masih sissa kursi, maka langkah berikutnya, ditentukan dulu BPP baru, setelah mengumpulkan sisa suara peraihan parpol di provinsi dan kemudian dibagi dengan jumlah sisa kursi. Andai masih ada kursi tersisa pembagian tahap ketiga di atas, maka kursi terebut dibagi satu demi satu kepada parpol berdasrkan isas suara terbanyak[7].

Hal ini tak berlaku bagi penentuan peraihan kursi di provinsi dan kabupaten dan kota. BPP ditentukan, murni dari suara sah dibagi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan. Dan tak rumit, bila ditemukan sisa kursi yang belum terbagi sesuai BPP yang ditetapkan KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Sisa kursi terebut hanya diberikan satu persatu kepada parpol yang memiliki sisa suara terbanyak, sampai habis.

Penetapan calon pemilih ditentukan sebagai berikut;

1. Tentukan dulu apakah parpol yang bersangkutan mendapat kursi atau tidak sesuai dengan perolehan suara keseluruhan

2. Buat daftar urut calon yang mendapatkan suara lebih 30% dari BPP;

3. Jika jumlah calon peraihan 30% atau lebih, lebih banyak dibanding jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka kursi diberikan berdasarkan nomor urut kecil di antara calon peraih >30%.

4. Bila terdapat dua calon atau lebih yang memilih periahan >30% yang sama, maka kursi diberikan berdasarkan nomor urut kecil di antara peraih suara 30%, kecuali bagi peraih suara 100% dari BPP

5. Bila jumlah peraih >30% suara BPP lebih kecil dibanding jumlah kursi yang diperoleh parpol, maka sisanya diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut

6. Bila tidak ada calon yang menembus angka 30%, maka alokasi kursi ditentukan berdasarkan nomor urut.

Demikianlah sekilas uraian mengenai Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Tentunya masih banyak hal-hal yang baru di dalam UU 10 Tahun 2008 yang tidak sempat kami uraikan satu per satu pada kesempatan ini. Untuk itu, kami mengajak kita semua mempelajarinya sehingga mempunyai pemahaman dan penafsiran yang sama.

Sumber dan Bahan Bacaan:

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang No. 22 Tahun 2007

Undang Undang No 10 Tahun 2008

[1] Disampaikan dalam pertemuan dengan Calon Anggota DPRD Sumatera Barat dan Kab/Kota, Minggu 16 November 2008 di Padang

[2] Kordiv. Teknis KPU Sumatera Barat

[3] Secara lebih terinci mengenai kampanye dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2008

[4] Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2009:

[5] Dihitung hanya satu suara, apa itu suara parpol atau suara untuk caleg, karena suara sah hanya dengan memberikan satu kali tanda (v = centang) (Peraturan KPU)

[6] Pasal 201 Undang-undang No. 10 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009

[7] KPU akan membuat dan menetapkan daftar urutan parpol yang memiliki sisa suara terbanyak.

Penguatan Parpol Melalui Perubahan Undang Undang Untuk Membangun Kesiapan Baru Menghadapi Pemilu 2014[1]

2012-01-26T19:10:00.000-08:00

Drs. M. Mufti Syarfie, MM[2]

Pendahuluan

Latar belakangan perubahaan undang undang No 2 tahun 2008 dimaksudkan untuk penguatan kelembagaan parpol, sejalan dengan samakin menguatnya upaya konsolodisasi demokrasi di tanah air. Perubahan tsb diarahkan pada pengembangan demokratisasi internal parpol, pengembangan budaya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan parpol. Upaya ini diharapkan mampu memberikan ruang kepada masyarakat untuk memahami mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan parpol nantinya, sekaligus mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam menentukan pilihan pilihan politik mereka.

Perubahan Undang undang ini memberikan keyakinan bahwa partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam sistem politik Indonesia, perlu terus ditata dan disempurnakan, untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, guna mendukung sistem presidensial yang efektif.

Di antara upaya memperkuat sistem presidensial yang disasar Undang undang ini adalah, pertama melalui pengkondisian terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat.

Penyempurnaan partai politik, menurut undang-undang ini, diarahkan pada dua hal utama, pertama membentuk sikap dan prilaku parpol yang terpola (sistemik), yang pada gilirannya menumbuhkan budaya politik yang berbasis pada prinsip prinsip dasar berdemokrasi. Aplikasinya, bisa dilihat dari sikap dan prilaku parpol yang dituntut menerapkan sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai, serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan yang memadai. Kedua, memaksimalkan fungsi parpol, baik terhadap negara maupun terhadap rakyat melalui pendidikan politik, yang pada gilirannya menghasilkan kader calon pemimpin yang berkemampuan di bidang politik.[3]

Adapun hal pokok yang disempurnakan dalam Undang Undang ini adalah, persyaratan pembentukan partai politik, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, rekrutmen dan pendidikan politik, pengelolaan keuangan partai dan kemandirian parpol[4].

Undang undang No. 2 tahun 2008 ternyata belum optimal untuk mengimbangi dinamika dan perkembangan masyarakat. Masyarakat menuntut peran parpol dalam kehidupan bernegara lebih maksimal, sehingga ekses politik bisa ditekan. Hal ini terlihat dari serangkaian masalah internal parpol yang kemudian berbuah kisruh, seperti porses rekrutmen politik yang nyaris selalu menimbulkan ruang perdebatan, baik internal maupun eksternal parpol itu sendiri. Akibatnya partisipasi politik masyarakat tidak terbangun sebagaimana mestinya. Ini artinya sama dengan memudarkan konsep kedaulatan berada di tangan rakyat.

Persyaratan Pembentukan Partai

Ada dua perubahan menonjol. Pertama perubahan nomenklatur di sejumlah pasal seperti perubahan istilah departemen menjadi kementerian, (pasal 1, 3 (1), 4,(1), 23 (2), 45 dan pasal 47. Kedua perubahan subtantif, antara lain penguatan sistem dan kelembagaan partai politik melalui peningkatan bobot persyaratan pembentukan parpol. Jumlah minimal pendiri memang dikurangi dari semula 50 orang menjadi 30 orang, namun sebaran kepengurusan secara nasional menjadi 100 % (seluruh provinsi), kepengurusan provinsi 755 kabupaten/kota dan kepengurusan kabupaten 50% kecamatan[5]. Dibanding sebelumnya yang hanya mengharuskan kepengurusan nasional 60% provinsi, kepengurusan provinsi 50% kabupaten/kota dan kepengurusan kabupaten/kota 25% kecamatan.

Fenomena yang muncul dalam perubahan persyaratan pendaftaran paprol – ke Kementerian Kumham – berawal dari pembentukan kepengurusan tingkat provinsi, paling tidak kepengurusan sudah mencakup 33 provinsi di Indonesia. Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 (tiga puluh) orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah[6]. Pasal ini dipertegas dengan penambahan dua ayat (1a-1b), tentang jumlah anggota pendiri yang mendaftarkan untuk mendapatkan badan hukum.

Bagi parpol peserta pemilu 2009 lalu, juga harus melakukan perubahan Anggaran Dasar dan kemudian menyampaikannya ke Kementerian Hukum dan HAM, menyusul munculnya perubahan unsur Anggaran Dasar yang termuat dalam undang-undang perubahan. Sebelumnya unsur Anggaran Dasar tersebut, tidak mencantumkan mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik – calon kepala daerah dan wakil kepala daerah- sistem kaderisasi secara tegas, mekanisme pemberhentian anggota dalam AD/ART dan mekanisme penyelesaian perselisihan internal parpol. Kini semuanya itu mesti diatur secara tegas dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Masalah krusial internal partai politik antara lain tata cara seleksi kader untuk pengisian daftar calon legislatif dan jabatan politik, yang sering menimbulkan persoalan, akibat dikelola dengan mekanisme yang tidak terbuka. Begitu juga penyelesaian perselisihan internal parpol, walaupun sebelumnya diatur juga dalam AD dan ART, namun sangat terbuka ruang sampai ke pengadilan negeri, tentu setelah musyawarah dan mufakat gagal.

Bentuk bentuk potensi perselisihan partai politik dijelaskan dalam undang undang undang sebagai berikut; persoalan kepengurusan, pelanggaran hak anggota, pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan wewenang, pertanggungjawaban keuangan dan keberatan terhadap keputusan partai[7].

Penyelesaian perselisihan internal diatur dalam AD/ART, harus diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai, yang susunannya terlebih dahulu disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Keputusan Mahkamah Parpol dinyatakan final dan mengikat, hanya dalam hal perselisihan kepengurusan. Artinya, perselisihan tak urung terselesaikan, maka terbuka ruang ke pengadilan negeri sebagaimana diatur Pasal 33. Ini pun harus rampung dalam tempo 60 hari setelah pengajuan ke PN, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung dan sudah harus selesai dalam jangka 30 hari, sejak memori kasasi terdaftar[8].

Fenomena Keuangan Parpol

Ada fenomena baru yang mesti dicermati pengurus partai politik dalam hal pengelolaan sumber dana keuangan. Terutaman pengunaan bantuan keuangan dari APBN dan APBD sesuai jenjang kepengurusan, ditekankan berbasis kenerja dengan kegiatan yang lebih terarah. Dana yang diterima oleh parpol dari pemerintah itu, diarahkan untuk pembiayaan pendidikan politik, baik untuk anggota maupun masyarakat. Kegiatan pendidikan politik berupa pendalaman tentang empat pilar berbangsa dan bernegara (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI), pemahaman tentang hak dan kewajiban WNI dalam membangun etika dan budaya politik dan terakhir untuk pembiayaan pengkaderan anggota parpol yang bersangkutan.

Konsekuensi penerimaan anggaran dari APBN atau APBD, partai politik diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala setahun sekali dan diaudit paling lambat satu bulan setelah tahun anggaran berakhir[9]. Dan jika tidak mampu membuat dan menyampaikan laporan tersebut, pemerintah bisa saja menghentikan batuan tersebut.

Selain penerimaan keuangan dari negara, parpol juga diperkenankan menerima sumbangan perseorangan dari bukan anggotanya, sebesar Rp 1 milyar dalam setahun dan Rp 7,5 milyar/pertahun dari perusahaan/badan usaha dan tetap tidak diperkenankan menerima bantuan dari BUMN dn BUMD dan bantuan asing. Sebelumnya, bantuan dari perusahaan / badan usaha dibatasi sampai dengan Rp 4 milyar/tahun.

Konsekuensi Perubahan Undang Undang.

Undang undang tentang partai politik terbaru mengatur secara lengkap, mulai tata cara pembentukan partai, berikut syarat-sayrat yang semakin ketat, perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, asas dan ciri, tujuan dan fungsi, hak dan kewajiban, keanggotaan dan kedaulatan Aanggota, oraganisasi dan tempat kedudukan, kepengurusan, tata cara pengambilan keputusan internal, rekrutmen politik – anggota partai dan dan jabatan politik-, peraturan dan keputusan parpol, pendidikan politik-semakin dipertajam dan mutlak dipertanggungjawabkan-, pola penyelesaian perselisihan (internal) parpol, keuangan, larangan, pembubaran dan penggabungan parpol, sampai dengan pengawasan dan sanksi[i].

Dari serangkaian perubahan dalam undang undang parpol ini, bisa disimpulkan sebagai upaya “pengetatan” yang diharapkan berbuah peningkatan kualitas parpol dan calon pimpinan politik ke depan, namun demikian mustahil peningkatan kualitas itu bisa tercapai, tanpa melewati proses dan mekanisme pengembangan yang dibangun sendiri oleh komponen organisasi parpol yang bersangkutan, tentu dengan mempedomi undang undang ini. Upaya pengetatan itu dimulai dari persyaratan pembentukan parpol baru sebagai prasyarat mendapatkan badan hukum dari pemerintah yang kemudian menjadi syarat untuk memasuki proses peserta pemilu 2014 mendatang.

Sedangkan bagi parpol yang sudah berbadan hukum atau eks peserta pemilu pemilu sebelumnya, juga dituntut untuk melakukan penyesuaian, bahkan “wajib”, karena perubahan unsur unsur yang mesti dipenuhi sebuah Anggaran Dasar Parpol, seperti kewajiban mengatur secara tegas tata cara rekrut anggota dan personil yang akan mengisi jabatan politik, sistem kaderisasi, tata cara pemberhentian anggota dan tata cara penyelesaian pereselisihan internal.

Apakah Menjamin Peningkatan Kualitas Parpol?

Pertanyaan di atas, harus dijawab dengan sikap optimis- paling tidak publik harus memberi ruang terlebih dahulu kepada parpol untuk berbenah- walaupun disadari, tidak mudah bagi parpol berbadan hukum maupun parpol yang pernah menjadi peserta pemilu sebelumnya untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan undang undang ini.

Konsolidasi internal parpol sudah merupakan suatu keniscayaan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang dimiliki parpol bersangkutan. Melalui konsolidasi tsb, setidaknya bisa diketahui sejauhmana kekuatan kepemimpinan parpol di seluruh tingkatan, kemantapan struktur organisasi, kehandalan kader dan potensi pengembangan mekanisme demokrasi internal. Semuanya itu tentu memerlukan dukungan sumber daya yang cukup.

Namun demikian, disadari bahwa konsolidasi internal biasanya menimbulkan gesekan gesekan baru di kalangan kader, apalagi dalam perumusan dan penetapan tata cara rekrutmen jabatan politik dari non kader. Jabatan politik yang dibuka ruangnya untuk non kader, kini semakin prospektif, karena memang tersedia potensi calon pemimpin- yang mungkin disebabkan aturan- tidak dibenarkan menjadi anggota partai. Jika hanya mengandalkan kertesediaan kader saja, parpol akan mudah dicap, tidak demokratis, terutama dalam hal melihat dan mengamati calon pemimpin publik yang potensial di luar partai. Disisi lain, memberikan ruang terlalu besar kepada non kader untuk mengisi jabatan politik, dipastikan akan menggangu soliditas partai.

Pengaturan yang cukup lengkap ini, tidak serta merta meningkatkan kualitas partai politik. Menurut A.A. Oka Mahendra (2008) peningkatan kualitas partai politik terwujud bila parpol terkonsolidasi dengan baik. Sekurangnya kepemimpinan di semua tingkatan cukup kuat, struktur organisasinya mantap, ditopang dengan kader handal dan mekanisme demokrasi internal berjalan baik serta sumber daya keuangtan memadai. Secara funsional bisa disebut meningkat kualitasnya, apabila parpol semakin mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik, penggalangan iklim yang kondusif bagi NKRI, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik[10]

Tiga persyaratan sederhana bagi parpol untuk bisa disebut mengalami peningkatan kualitas yaitu, apabila parpol semakin mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana pendidikan politik, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat. Tentu harus dikelola berdasarkan prinsip prinsip, keadilan, keterbukaan dan akuntabilitas serta responsibilitas.

Kesimpulan

1. Kendatipun tetap memerlukan proses panjang, pembuat undang-undang ini meyakini bahwa sistem predensiil yang kita anut merupakan suatu pilihan politik yang perlu secara terus menerus diperkuat dan berjalan efektif untuk kepentingan peningkatan kemakmuran bangsa ini. Caranya –paling tidak untuk saat ini- adalah melalui empat fase, pertama selalu mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, tanpa harus memberangus prinsip kekebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, kedua mendorong terciptanya pelembagaan partai yang demokratis- tidak hanya untuk anggota, tapi juga konstituennya, secara internal ataupun eksternal serta akuntabalitasnya terjamin, ketiga melalui penciptaan ruang terbentuknya kepemimpinan parpol yang demokratis dan keempat penguatan basis struktur partai politik sampai ke akar rumput.

2. Penguatan parpol diatur melalui pengetatan persyaratan pembentukan partai politik, persyaratan kepengurusan partai, perubahan dalam rangka penyempurnaan komponen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai konstitusi partai, rekrutmen dan pendidikan politik, baik untuk kepentingan internal maupun warga masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang sehat dan menjamin langgengnya filosofis NKRI, dan pengelolaan keuangan dan kemandirian partai politik.

3. Konsolidasi internal parpol (eks peserta pemilu sebelumnya) merupakan keniscayaan, jika tetap berkeinginan menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang. Konsolidasi internal dipastikan akan merobah mekanisme kerja internal, apalagi menyangkut penguatan struktur partai sampai ke akar rumput. Rekrutmen; apakah rekrutmen anggota ataupun rekrutmen jabatan politik, baik dari kader ataupun non kader, akan menimbulkan ketegangan ketegangan internal, jelang Pemilu 2014 ini

Sumber dan Bahan Bacaan;

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang Undang No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik

- Undang undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Partai Politik tahun 2008

- A.A. Oka Mahendra, SH, Paradigma Baru Undang Undang No. 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

[1] Disampaikan pada acara diskusi penyelenggara pemilu Sumbar dalam rangka menyikapi perubahan undang – undang partai politik, April 2011 di Padang.

[2] Komisoner dan Kordinator Divisi Teknis KPU Sumatera Barat

[3] Inti alinia ke-2 penjelasan umum undang undang No. 2 tahun 2011

[4] Inti alinia ke-3 penjelasan umum undang undang ini

[5] Pasal 2 disisip 2 ayat baru masing-masing ayat (1a dan 1b), serta penambahan huruf g, h, i dan m pada ayat (4) pasal 2.

[6] Pasal 2 ayat (1)

[7] Penjelasan pasal 32 ayat (1)

[8] Pasal 33 ayat (3)

[9] Pasal sisipan 34A

[10] AA. Oka Mahendra, SH (2008) dalam Paradigma Baru Undang Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Batikai dalam T

2009-06-16T00:41:00.000-07:00

Pendidikan Pemilih pada Pemilu 2009 dengan Basis Evaluasi Pemilu 2004

2008-05-19T01:42:00.000-07:00